Samarinda – Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) tahun 2025 di Kalimantan Timur siap digelar pada Kamis, 19 Juni 2025, bertempat di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan. Forum bergengsi yang mempertemukan para praktisi kehumasan dari berbagai sektor ini mengangkat tema “Kolaborasi Kehumasan dan Media dalam Mendukung Sosialisasi Program Gratispol.”
Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Dinas Kominfo Kaltim, Irene Yuriantini, mengatakan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi dan membangun koordinasi antara humas dari berbagai institusi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, perguruan tinggi, hingga BUMN, BUMD, serta rumah sakit di wilayah Kalimantan Timur.
“Forum ini tidak hanya membahas tantangan kehumasan di era digital dan industri 4.0, tetapi juga menegaskan kembali peran vital komunikasi publik dalam mendukung program-program strategis daerah, salah satunya adalah Program Gratispol, yakni program percepatan pelayanan publik yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah saat ini,” jelasnya saat ditemui, Rabu (18/6/2025).
Dengan melibatkan lebih dari 200 peserta yang terdiri dari para humas se-Kalimantan Timur, forum ini diharapkan mampu menghasilkan komitmen nyata dalam memperkuat jaringan kehumasan yang terkoordinasi dan profesional. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk bertukar pengalaman, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan, serta memperkuat citra institusi pemerintah melalui penyampaian informasi yang akurat dan bermanfaat.
Sejumlah narasumber dari berbagai instansi penting akan hadir memberikan pandangan dan pengalaman mereka dalam menyampaikan informasi strategis kepada masyarakat. Diantaranya Dr. Hj. Dasmiah, S.Pd., M.AP – Kepala Biro Kesra Prov. Kaltim, Dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj, MKes, MARS – Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim, Muchamad Awaludin, SE.MM – Kepala UPTD TIK Pendidikan Disdikbud Kaltim dan Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si – Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim.
“Forum Bakohumas 2025 bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan strategi komunikasi publik demi tercapainya pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan terpercaya,” imbuh Irene. (cht/pt)
