Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya untuk berpihak kepada masyarakat. Melalui program unggulan GratisPol, Pemprov Kaltim kini menghadirkan kebijakan revolusioner hunian bersubsidi bebas biaya administrasi, yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Di bawah kepemimpinan Gubernur H. Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji, program ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk mengangkat beban rakyat. Biaya provisi bank, notaris, balik nama sertifikat, dan biaya tambahan administrasi lainnya kini dihapuskan.
“Selama ini, banyak warga berpenghasilan rendah gagal memiliki rumah karena biaya di luar cicilan. Melalui GratisPol, kami ingin memastikan tidak ada lagi mimpi yang tertunda hanya karena administrasi,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.
Program ini menyasar warga berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi seharga sekitar Rp185 juta dari pengembang mitra pemerintah. Selain meringankan beban keuangan, langkah ini juga menjadi strategi penting dalam menurunkan angka backlog perumahan di Kaltim.
Sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim dituntut untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau. Kebijakan ini pun menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan tak hanya soal infrastruktur megah, tapi juga soal keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Firnanda, menegaskan bahwa mekanisme teknis program ini tengah difinalisasi bersama perbankan dan pengembang. Pemprov juga menyiapkan sistem pengawasan ketat agar subsidi tidak disalahgunakan dan tepat sasaran.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak. Ini program keberpihakan, bukan sekadar angka semata, Melalui program ini, pemerintah provinsi hadir untuk menanggung seluruh biaya administrasi tersebut” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Dengan skema ini, masyarakat tak lagi harus menunda impian memiliki rumah hanya karena terbentur biaya tambahan. Rumah kini bukan hanya mimpi, tapi hak yang diupayakan oleh pemerintah. (sef/pt)
Foto : Dok. Diskominfo Kaltim
