Samarinda — Dalam rangka memperkuat koordinasi, sinergi dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! serta keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar Rapat Kerja SP4N-LAPOR! dan Forum Koordinasi PPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, di Ruang WIEK, Rabu (2/07/2025).
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi serta memperkuat langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik, efektivitas pelaporan, dan pengawasan di seluruh wilayah Kaltim.
“Saya ingin mengapresiasi upaya masing-masing kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SP4N-LAPOR! secara konsisten sejak adanya Kesepakatan Bersama pada tahun 2021,” ujar Faisal.
Ia juga mendorong agar forum ini dimanfaatkan sebagai ruang untuk saling berbagi pengalaman, praktik terbaik (best practices), serta tantangan yang dihadapi selama lima tahun pengelolaan pengaduan. Melalui kolaborasi, diharapkan tercipta solusi yang efektif untuk memperkuat implementasi SP4N-LAPOR! dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kaltim.
Faisal menegaskan, penerapan SP4N-LAPOR! di seluruh tingkatan pemerintahan — dari provinsi hingga kabupaten/kota — harus selaras dengan kebijakan dan regulasi nasional. Pemprov Kaltim akan terus memberikan dukungan serta memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang memperkuat mekanisme pengawasan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
“Saya yakin kegiatan ini juga akan meningkatkan kompetensi SDM pengelola pengaduan di daerah, sehingga tugas dan fungsi pengelolaan SP4N-LAPOR! dapat dijalankan secara aktif dan maksimal,” tambahnya.
Adapun beberapa kabupaten/kota yang telah menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan antara lain: Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Rega Tadeak Hakim dan Rasyid Al Kindy, yang akan memberikan materi terkait penguatan sistem pengelolaan pengaduan secara nasional. (ade/pt)
