Jakarta — Upaya percepatan transformasi digital pemerintahan terus digencarkan. Melalui kegiatan Sharing Session V Klinik Pemerintah Digital bertema “Transformasi Indeks SPBE ke Pemerintah Digital”, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan sistem baru pemerintahan digital di tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom pada Selasa (21/10/2025) ini dihadiri sejumlah instansi terkait, termasuk dari Dinas Kominfo Kaltim. 

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah Komdigi, Aris Kurniawan menegaskan bahwa manfaat utama dari transformasi digital pemerintah adalah untuk masyarakat.

“Harapannya, pada 2026 kita bisa sukses melakukan migrasi dari Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintahan Digital. Perubahan ini bukan hanya soal digitalisasi, tetapi bagaimana layanan digital benar-benar memberi manfaat bagi publik,” ujarnya.

Aris juga berharap peningkatan penilaian bisa dirasakan nyata. “Dari kategori Kurang menjadi Cukup, dari Cukup menjadi Baik. Tapi yang lebih penting adalah kolaborasi untuk menciptakan layanan yang berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Agi Agung Galuh Purwa, Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah pada Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN-RB, memberikan penjelasan teknis mengenai arah kebijakan baru pemerintah pusat dalam penilaian digital governance.

Sharing session ini menjadi wadah strategis bagi daerah untuk memahami arah kebijakan baru sekaligus mempercepat kesiapan migrasi dari Indeks SPBE menuju Pemerintahan Digital yang lebih inklusif, adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik. (KRV/pt)

Comments (2)
Leave a Comment