Pemprov Kaltim Verifikasi SOP Layanan Publik, Siap Hadapi Transisi ke Pemerintahan Digital

Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan perangkat daerah. 

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga mutu layanan menjelang berakhirnya era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan digantikan dengan sistem Pemerintahan Digital (Pemdi) mulai 2026.

Pelaksana Tugas (Plt)  Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Kaltim, Fery mengungkapkan bahwa meskipun SPBE akan berakhir tahun ini, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen mempertahankan dan bahkan meningkatkan Indeks SPBE. Tahun 2024, Kaltim berhasil meraih indeks 3,79 dengan kategori Sangat Baik.

“Meskipun tahun ini SPBE terakhir digunakan, kami tetap optimalkan layanan. Target kami, minimal tidak ada penurunan indeks,” jelas Fery ditemui saat kegiatan Verifikasi SOP Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik pada Perangkat Daerah/Biro/RSUD Provinsi Kaltim di Balikpapan, Senin (21/7/2025).

Pranata Komputer Ahli Madya ini menambahkan, penilaian Indeks SPBE 2025 akan dimulai Agustus mendatang. Sementara itu, transisi ke Pemdi dinilai cukup menantang karena adanya perubahan indikator yang lebih menekankan pada outcome, dibandingkan SPBE yang fokus pada input dan output. 

"Pemdi menuntut hasil nyata dari layanan, bukan hanya prosesnya. Maka, perlu ada penyesuaian besar, bahkan secara nasional diprediksi indeks awal Pemdi akan mengalami penurunan," ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, Diskominfo Kaltim juga menargetkan inventarisasi seluruh SOP layanan yang telah masuk dalam RPJMD, serta identifikasi SOP teknis masing-masing perangkat daerah. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas mutu layanan saat sistem pemerintahan berganti.

Kegiatan verifikasi SOP ini diikuti oleh sejumlah OPD, termasuk Bappeda, BPKAD, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. (KRV/pt) 

Sumber: Media mitra Diskominfo Kaltim, Harian Jurnal