Jakarta, 12 Agustus 2025 - Kemerdekaan sejati bukan berarti
hanya lepas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari ketimpangan sosial
ekonomi. Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menjadi salah satu wujud
nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh
rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.
Tujuan mulia dari Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta
Rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem,
miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara
masyarakat kota, desa, dan pesisir.
"Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh
setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan
setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun
masa depan dengan penuh martabat,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi
Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Ujang Komarudin di
Jakarta, Selasa (12/8).
Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil
Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi backlog
perumahan. Menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki
rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.
Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah
tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui
kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun
hunian adaptif bencana.
Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata
ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta
menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan
ekonomi.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan
pemberdayaan ekonomi lokal. “Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan
peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” ujar
Ujang.
Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita
Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun
dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyediakan
hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia,
terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak
pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.
Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. (pt)
Sumber: Siaran Pers Kantor Komunikasi Kepresidenan
