Samarinda –
Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Timur menghadiri Rapat Tim
Kewaspadaan Dini Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (3/10/2025) di Decafe
Lt. 2 Samarinda. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
dan diikuti oleh berbagai instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas
Pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag), Badan Intelijen Negara (BIN), serta
Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kegiatan
tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengidentifikasi
potensi ancaman, menyusun langkah pencegahan, serta merumuskan strategi
kewaspadaan dini di Kalimantan Timur, khususnya dalam menghadapi dinamika
sosial, ekonomi, dan pembangunan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam
rapat ini dibahas sejumlah isu strategis, antara lain:
·
Persoalan
pertanahan di kawasan IKN dan potensi sengketa dengan masyarakat.
·
Dampak
sosial-ekonomi dari meningkatnya jumlah pendatang.
·
Potensi
unjuk rasa terkait layanan transportasi yang belum menyesuaikan aturan terbaru.
·
Persoalan
hukum pemindahan sekolah/yayasan yang berimplikasi pada aset tanah.
·
Isu
intoleransi di lingkungan pendidikan yang berpotensi berkembang menjadi
radikalisme.
·
Perlunya
deteksi dini konflik sosial melalui jalur non-yudisial dengan dukungan sistem
peringatan dini.
·
Kerawanan
penyelundupan narkotika melalui jalur laut.
·
Pentingnya
pemantauan media sosial sebagai indikator keresahan masyarakat.
·
Konflik
pertanahan di kawasan hutan maupun non-hutan, termasuk sengketa tanah adat dan
klaim wilayah tanpa dasar hukum yang kuat.
Melalui
rapat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya membangun
sinergi antarlembaga guna memperkuat sistem kewaspadaan dini daerah. Dengan
adanya koordinasi yang solid, potensi konflik sosial, politik, maupun keamanan
dapat diantisipasi sejak awal. Hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas
ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Benua Etam, sejalan dengan persiapan
Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru Ibu Kota Nusantara.
