Samarinda – Transformasi digital di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya sebatas jargon. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji saat menerima Perwira Siswa (Pasis) Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34 Gelombang 2 Tahun 2025.
Agenda yang diisi diskusi interaktif itu dipandu Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Arih Frananta Filifus (AFF) Sembiring.
Salah satu pertanyaan datang dari Kolonel POM Moendi Noegroho yang menyoroti implementasi nyata transformasi digital di Kaltim, serta kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi percepatan era Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menjawab hal tersebut, Wagub Seno Aji menegaskan Pemprov Kaltim telah menerapkan sistem digital di berbagai lini.
“Semua surat-menyurat di Kaltim sudah melalui aplikasi Srikandi. Kami sudah paperless, tidak ada lagi surat manual. Selain itu, layanan perizinan sudah berjalan lewat OSS (Online Single Submission). Jadi, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor PTSP membawa berkas. Semua bisa dipantau secara online, mulai dari proses hingga kekurangan dokumen,” jelas Seno Aji di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (10/9/2025).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal turut menambahkan bahwa kunci keberhasilan transformasi digital ada pada para pimpinan. Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong pejabat struktural untuk mengikuti program Digital Leadership Academy (DLA).
“Kalau pimpinannya tidak punya mindset digital, SPBE bisa jadi SPBU-harus diisi terus, hanya jadi slogan. Kami bahkan menjalin kerja sama dengan Tsinghua University di Tiongkok untuk kursus singkat Digital Leadership Academy bagi para pimpinan perangkat daerah,” ungkap Faisal.
Menurutnya, percepatan digitalisasi di Kaltim sejalan dengan hadirnya IKN. Namun, ia menekankan perlunya keseimbangan antara percepatan teknologi dengan literasi digital masyarakat.
“Jangan sampai sinyal sudah 5G, tapi masyarakatnya hanya pakai untuk judi online, game, atau hal negatif lainnya. Karena itu, kami rutin melakukan sosialisasi literasi digital berbasis empat pilar: skill, etika, budaya, dan keamanan,” kata Faisal.
Hasil dari upaya ini terlihat dari capaian berbagai indeks nasional. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltim meningkat signifikan, dari 2,9 menjadi 3,79, dan ditargetkan tembus angka 4 tahun ini. Indeks Literasi Digital Kaltim masuk peringkat 3 nasional, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kaltim juga masuk di jajaran tiga besar nasional.
Pemprov Kaltim juga berhasil meraih Peringkat II Nasional dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024, Indeks Demokrasi Kaltim juga selalu masuk 5 besar nasional, sementara Indeks Kebebasan Pers Kaltim pernah menempati posisi 1 dan 2 nasional.
“Artinya, transformasi digital Kaltim tidak berdiri sendiri, tapi sejalan dengan penguatan demokrasi, transparansi, dan daya saing daerah,” pungkas Faisal. (KRV/pt)
